 |
| Direktur Garis Demokrasi, Sawaludin Aweng |
( SuaraSelaparang.com ), Selong - lembaga advokasi rakyat untuk transparansi dan demokrasi ( GARIS DEMOKRASI ) Menyoroti tingginya harga atau tarif yang di berlakukan untuk memperoleh surat keterangan sehat dari rumah sakit RSUD Dr soedjono selong.
Direktur Garis Demokrasi sawaludin Aweng menuding Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedjono Selong sebagai sarang penyamun, dan pemeras, betapa tidak biaya pembuatan Surat Keterangan Sehat (SKS) dirasa tidak berprikemanusiaan.
Terbaru peserta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) serta Peserta tes masuk Polri yang sedang membutuhkan pekerjaan diwajibkan membuat SKS sebagai syarat untuk administrasi.
"RSUD ini patut di duga sebagai sarang penyamun dan pemeras, masak hanya sekedar selembar kertas kok bisa dihargai sedemikian tinggi,"tegasnya jum,at (28/04/2023).
Ditengah terpaan resesi Lanjut Sawal, Pemerintah seharusnya hadir sebagai penolong disamping memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kerja, justru RSRD Disinyalir memanfaatkan masyarakat yang mengajukan pembuatan SKS.
"Pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kerja, lebih-lebih peserta PPPK yang selama ini rata-rata membutuhkan pekerjaan yang layak,"ketusnya.
"Di Satu sisi sambung Aweng, SKS dari Puskesmas tidak berlaku dan harus menggunakan SK dari RSUD dr soedjono selong, ini ada apa? Tanya aweng penuh curiga,"
Karenanya praktek tersebut kuat dugaan ada indikasi sebuah pelanggaran, dengan begitu pihaknya mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut tuntas kecurigaan ini, pihaknya juga meminta OMBUDSMAN turun mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD dr soedjono selong.
"Ini jelas ada indikasi pelanggaran, kami minta pihak kejaksaan, Kepolisian serta Ombudsman turun memeriksa praktek tersebut,"pintanya.
Terdekat Mantan Ketua DPC Gerindra 2010-2018 itu akan menggalang donasi untuk pembelian kertas agar pelayanan Surat Keterangan Sehat digratiskan,"kalau tidak digratiskan dalam waktu dekat kita akan open donasi untuk pembelian kertas agar pembuatan SKS digratiskan,"ujarnya.
Tak hanya itu, pelayanan RSUD Soedjono yang sebelumnya sudah beralih menjadi tipe B seharusnya meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima."RSUD Belum layak menjadi tipe B, patut diduga meningkatkan tipe mereka bayar,"pungkasnya.
Sampai dengan berita ini dimuat Direktur RSUD dr. R Soedjono Selong enggan memberikan tanggapan.(SS).
Baca Berita Lainnya di Google News.