 |
Suaraselaparang.com, Lombok Timur - Seiring dengan adanya program air spam selatan yang anggarannya mencapai 120 milyar, beberapa desa melakukan penolakan.
Desa Kotaraja merupakan salah satu desa yang menolak program tersebut. Menurut tokoh yang sekaligus Politisi PDIP, H.Arwan mengungkapkan kepada media suaraselaparang.com pada Senin 08 Mei 2023, program tersebut sangat berdampak pada masyarakat yang ada di desa Kotaraja terutama para petani yang setiap hari mengharapkan aliran air dari utara.
"Volume air yang datang dari arah utara Kotaraja hanya sedikit, apabila akan di alirkan lagi dari Utara, mungkin kita akan kekeringan." Ungkap H.Arwan
Selanjutnya Tujuan untuk melaksanakan "Sangkep Beleq" yaitu
untuk menyatukan persepsi dengan desa-desa yang akan terdampak program air spam selatan tersebut.
" Tujuan kita melakukan Sangkep Beleq yaitu untuk menyamakan persepsi desa-desa yang ada di wilayah utara, terutama desa yang akan terdampak dari program tersebut" tutupnya.
Kemudian L.Isnaini Selaku Ketua BPD Desa Kotaraja dan sekaligus Inisiator acara "Sangkep Beleq" akan menjadwalkan ulang untuk pelaksanaan acara tersebut.
"Insya Allah tetap kita akan jadwalkan dan laksanakan sebagai wujud implementasi tufoksi BPD sesuai amanat UU desa No 6 Tahun 2014 dalam hal menyerap,menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dampak program SPAM selatan dengan nilai 120 Milyar yang muncul tanpa melalui tahapan sosialisasi sebelumnya dan telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat tinggi kepada masyarakat yang terdampak langsung, khususnya desa Kotaraja, Loyok dan sekitarnya" jelasnya.
Menurutnya, hasil kajian yang di lakukan oleh Balai Wilayah Sungai ( BWS ), Dinas PUPR serta Tim Kementerian berbanding terbalik dengan kondisi rill di lapangan.
" Hasil kajian Tim Kementerian dan BWS serta PU Lombok Timur berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan berdasarkan keterangan pekasih, subak, kelompok tani dan tokoh masyarakat dimana dalam kondisi normal, masih sering terjadi insiden akibat kekurangan debit air dan yang juga sangat dikhawatirkan akan terganggunya serapan sumber air tanah yang jelas akan beresiko tinggi kedepan kepada kelangsungan hidup masyarakat"Jelasnya.
Terakhir BPD akan memfasilitasi audiens dengan pihak terkait guna sama-sama memikirkan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan.