Praya-Suaraselaparang-Mantan anggota DPRD II priode, M. Samsul Qomar (MSQ) menilai Pemerintah Daerah dan DPRD Lombok Tengah mulai pertontonkan Drama politik.
Menurutnya, fenomena pansus adalah drama politik Dewan Loteng dan Pemda, dimana kerja pansus sudah lumayan lama dan harapan masyarakat tadinya sangat besar terhadap kenerjanya, namun di akhir akhir kok malah pecah dan timbul perbedaan pandangan.
"Beda pendapat itu wajar, tapi dalam hal ini saya liat sudah distrust antara pimpinan dan pansus serta pimpinan DPRD, ada yang mundur ada bilang pengecutlah kan ini tidak baik untuk di pertontonkan di tengah -tengah
masyarakat" Jelas Qomar, Jumat (14/8).
Adapaun kisah pemanggilan bupati yang kandas oleh pansus juga merupakan preseden buruk terkait marwah DPRD saat ini, Bupati seharusnya patuh pada sikap pansus dan hadiri panggilannya. pansus.
"Harusnya bupati hadiri panggilan pansus, toh tidak akan mengurangi kehormatan, dan kehadiranny pun hanya untuk mengklarifikasi dugaan dan pertanyaan pansus" Ujarnya.
Terkait kedatangan pimpinan DPRD Loteng, M. Tauhid bersama pansus ke pendopo bupati, MSQ menilainya sebagai hal wajar jika tujuannya untuk melobby bupati agar mau hadir di tengah pansus. Tapi kalau tujuannya untuk klarifikasi itu keliru dan tidak patut.
"Melobby bupati itu bagus, asal jangan terbalik, DPRD dan Pansus yang memanggil kok dia sendiri yang menghadap. Ini kan sama artinya menghilangkan marwah lembaga, padahal posisi dewan itu sangat tinggi jangankan memanggil memberhentikan bupati pun bisa jika menemukan alasan dan pelanggaran kuat" pungkasnya.
Saat ini, Lanjutnya, Masyrakat masih menunggu kerja pansus, bagaiaman hasil audit BPK juga kita tunggu pansus harus tetap dalam Rel yang lurus untuk kepentingan rakyat jangan masuk angin apalagi melakukan pengkhianatan, Loteng pernah membuat pansus perusda dan bisa membuka tabir korupsi uang daerah.
"Saya fikir kalau pansus ini mau serius, pasti bisa seperti pansus perusda"cetusnya.
Secara kasat mata, Dirinya menilai banyak pelanggaran dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil penelusuran pansus, jangan sampai endingnya malah zonk kan ini memalukan.
"Kita tetap dukung pansus tetap bekerja dan menunggu hasil yang terbaik, penyelamatan uang rakyat harus di lakukan apalagi UU No. 1 itu memungkinkan pemda melakukan banyak hal tanpa sepengetauan DPRD"harapnya.(SS-5)