Praya, Suara Selaparang- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (AMPERA NTB) silaturrahim bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah (PUPR LOTENG) dalam rangka hearing terkait tindak lanjut pengaspalan Jalan Hotmix Bonder-Pandan Indah. Kegiatan tersebut bertempat di kantor bupati Lombok Tengah. Kamis (25/06/20).
Sejarah mencatat jalan tersebut dibangun berdasarkan semangat gotong royong di era Orde Baru sampai dengan hari ini masih jauh dari kata layak. 2017 lalu status jalan tersebut berubah menjadi jalan Kabupaten, lalu kemudian 2018 dikeluarkannya surat disposisi oleh Lalu. Fathul Bahri selaku Wakil Bupati Lombok Tengah.
Kusnadi selaku kordinator hearing menyampaiakn "Bagi kami jalan tersebut sudah semestinya layak untuk diaspal karena jalan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi maupun sektor pertanian".imbuhnya.
"Kami pemuda dan masyarakat sangat menanti-nantikan pengaspalan jalan tersebut insyaAllah 2021 impian kami akan terwujud. Tidak ada bedanya masyrakat kota dengan pedesaan berbicara tentang pajak kami masyarakat pedesaan juga selalu membayar pajak tepat waktu sama dengan masyarakat yang ada di Kota."tambahnya.
"Tentu perjuangan kami tidak akan berkahir sampai disini kami pemuda dan mahasiswa serta masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Masyarakat akan tetap dan terus memantau samapai impian kami nyata terwujud, jangan sampai ada sentimen yang muncul bahwa seringkali masyrakat Praya Barat Daya tersisihkan dari sisi pembangunan infrastruktur jalan."tutup pria yang akrab disapa unying.
Kadis PUPR Lombok Tengah, Lalu. Firman Wijaya menegaskan bahwa memang jalan yang dimaksud tersebut akan dikerjakan pada akhir tahun 2019 untuk pengerasan, namun karena kondisi covid-19 yang masih melanda, jadi sebagian anggaran 56 M untuk Dinas PU diaalihkan untuk penanganan covid-19, jadi untuk perbaikan jalan rersebut belum mencukupi."teranganya.
"Mekanisme pengusulan anggaran dari Dinas terkait sampai dibahas ke dalam DPRD, sehingga membutuhkan wakt, dengan demikian mohon dimengerti dan bersabar terlebih dahulu, namun tetap diperjuangkan,"tegasnya.
(SS-05)